Floating Kanan 132x647px
Floating Kiri 132x647px
Ikln atas 2

NEWS UPDATE

Dugaan Pengaturan Proyek, Agusrianto Dipanggil Kejati?

Dugaan Pengaturan Proyek, Agusrianto Dipanggil Kejati?

Dugaan terjadinya kongkalikong yang melibatkan pejabat tinggi di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dalam penetapan pemenang tender pada proyek fisik maupun lelang di SKPD kelihatannya mulai menjadi buah bibir ditengah masyarakat.

 

POTRETTERKINI.COM, Inhu – Proyek yang dibicarakan itu tidak hanya soal fisik lelang tetapi juga soal kegiatan pengunjukan langsung (PL). Namun sempai saat ini, nuansa adanya dugaan pengaturan proyek ini belum mendapat tanggapan dari Bupati Inhu, Yopi Arianto SE.

Bahkan, terdengar kabar Agusrianto, Asisten III Setdakab Inhu yang disebut-sebut juga terlibat dan berpengaruh di Unit Layanan Pengadaan Proyek (ULPP) Inhu itu tidak bisa berlaku untuk tidak menerima intervensi dari pejabat dilingkungan pemkab Inhu. Justru Agusrianto yang paman kandungnya Yopi Arianto itu malah seakan terimbas melakukan pengaturan berbagai kegiatan fisik lelang maupun PL ini.

“Hampir semua tender di Inhu tidak ada yang bermasalah karena tiap tender dilakukan hadir dari Polres, Kejaksaan, dan ULPP, ditambah lagi sistem sudah menggunakan elektronik (LPSE). Jadi saya pribadi menilai tidak ada masalah ,” kata Ameng salah satu rekanan kontraktor dalam bincang-bincangnya saat bertemu di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Inhu.

Dugaan adanya pengaturan proyek ini, dikabarkan Agusrianto kini telah mondar-mandir di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dalam dua pekan terakhir. Sumber di Kejati menyebutkan, pemanggilan Agusrianto terkait soal dirinya terlibat di ULPP dan adanya dugaan terjadinya pengaturan proyek.

Yopi Arianto sejauh ini juga belum terlihat melakukan warning pada seluruh pejabat di Inhu agar tidak bermain-main atau mencoba bermain curang terkait proses tender ini.

Para rekanan (kontraktor) lainnya di Inhu yang tidak mau disebutkan namanya berharap ULPP hendaknya dapat menilai dan memberikan proyek pada orang yang memenuhi syarat dan sesuai ahlinya. “Jangan pekerjaannya nelayan jadi kontraktor, harus betul-betul diberikan pada kontraktor yang berhak. Ya kalau boleh semua diatur secara profesional oleh ULPP lah,” harapnya lagi saat ditanya melalui ponselnya.

Agusrianto sendiri dikonfirmasi belum lama ini di kediamannya membantah adanya dugaan pengaturan proyek tersebut. “Saya rasa tidak ada karena tender dilakukan secara elektronik,” ujar Asisten III Setdakab Inhu ini dengan singkat. (*)

 

 

Komentar Via Facebook