Maka untuk itulah kami hadir dan menyorot anggaran kegiatan pembangunan 10 gedung strategis kota Dumai, yang kami duga sarat dengan korupsi untuk di selidiki oleh pihak aparat penegak hukum, bukan sekedar diperiksa tetapi jika memang terbukti ada kerugian keuangan negara maka segara di peoses. Kita tahu bahwa Dumai kaya. APBD nya cukup besar, tetapi masyarakat kurang dapat manfaafnya. Apalagi Islamic Center adalah Ikon kota Dumai, jangan sampai dikotori oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab, paparnya.
Frans Sibarani menambahkan, kita bukan hanya sebagai kontrol sosial, tetapi juga mitra dari pemerintah untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas terlebih dalam keuangan negara, tegasnya.
Maka kami dari DPP SPKN meminta Aparat Penegak Hukum ( APH) termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI agar serius untuk menyelidiki kegiatan tersebut. Periksa pemangku jabatan yang terkait dalam kegiatan tersebut.
Kami juga berharap kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Dumai agar melakukan pemeriksaan secara insetif terhadap pihak pihak yang diduga terlibat. “Bahkan kami mencium keterlibatan orang penting di Dumai turut berperan dalam kegiatan tersebut. DPP- SPKN tidak menyebut oknumnya, kalau proses hukum berjalan nanti pasti ketahuan,” kata Frans Sibarani.
