“Kalau koruptor masih berkeliaran, saya pastikan Rokan Hulu akan terus tertinggal. Ditambah lagi, kondisi ekonomi masyarakat saat ini jauh dari stabil, dan lapangan pekerjaan yang dinantikan juga tidak kunjung ada,” tegas nya.
Dikatahui kata Frans, KPK baru saja menggeledah Kantor PUPR Provinsi Riau pada Senin (20/1/2025) kemarin. Bisa dipastikan bahwa penggeledahan tersebut tentunya berkaitan dengan dugaan korupsi. Oleh karena itu, kami berharap langkah serupa segera dilakukan di Disdikbud Kota Dumai untuk membongkar praktik-praktik korupsi yang selama ini yang menjadi penghambat kemajuan daerah, ujarnya.
Singgung Aggaran Belanja OPD :
Sekjen DPP SPKN juga meminta KPK memeriksa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai serta jajarannya dalam pengelolaan anggaran belanja di OPD. Antara lain anggaran Makan Minum, Rapat, Perjalan dinas, ATK serta kegiatan lain yang sifatnya seremonial. Karena DPP-SPKN menduga ada penyimpangan.
Kita ketahui saat ini KPK telah melakukan OTT di Pemko Pekanbaru bahkan telah memeriksa puluhan pejabat. Juga tidak luput pejabat tingkat provinsi Riau dengan kasus dugaan korupsi. Maka kami dari tim DPP SPKN meminta KPK turun ke Dumai periksa semua OPD dilingkungan Pemko Dumai. “Saat ini Riau layak disebut darurat korupsi,” sebut Frans.
