Potretterkini.com – PEKANBARU – Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) meminta Kejaksaan mengusut dugaan Korupsi pada pengadaan Sarana dan Prasarana di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tahun 2024.
Dalam keterangan Frans Sibarani selaku sekjen DPP-SPKN yang disampaikan pada rilis Sabtu, (14/3) mengatakan, harga yang di tentukan pada pengerjaan mebeler sekolah ini dinilai terlalu mahal, ditambah lagi perusahaan yang ditunjuk berasal dari Cimahi, Jawa barat.
Sekretaris Jenderal DPP-SPKN Frans Sibarani mengatakan, Pengadaan Sarana dan prasarana yang berasal dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) ini diduga dimainkan, mulai dari perencanaan, pemilihan pelaksana sampai dengan harga yang diatur.
“Kami menyoroti harga yang disepakati Disdik dan pelaksana terlalu tinggi, padahal meja dan kursi siswa yang dibeli terbuat dari kayu biasa. Pelaksananya pun dari Jawa Barat memang nya di Riau ini tidak ada lagi perusahaan yang bisa mengerjakan? jadi kami menduga kegiatan ini merupakan korupsi persekongkolan Tegas Frans.
Disampaikannya terdapat beberapa pengadaan yang dikerjakan oleh CV. Fortuna diantaranya pada bulan Januari 2024 pengadaan meubelair berupa meja belajar sebanyak 2,101 dengan harga Rp.888,300 per unit dengan nilai kontrak Rp.1,866,318,300. Pengadaan Kursi siswa sebanyak 2,101 unit dengan harga Rp.690,900 / unit dan total Rp.1,451,580,900.
Selain meja dan kursi Siswa ada juga Lemari besi 2 Pintu sebanyak 60 unit dengan harga Rp.4,342,800 /unit, meja guru sebanyak 76 dengan harga Rp.3,035,000, kursi dengan harga Rp.1,480,500 / unit dan papan tulis gantung sebanyak 45 unit dengan harga Rp.1,322,580 /unit.
Frans menilai perusahaan yang ditunjuk oleh dinas pendidikan ini telah di kondisikan sebelumnya, pasalnya perusahaan yang sama juga mengerjakan proyek mebeler di Disdik kabupaten Kampar. Berdasarkan audit BPK tahun 2023, pengadaan yang dikerjakan CV. Fortuna menjadi temuan. Dari pemeriksaan tersebut diketahui CV.Fortuna berdomisili di Cimahi, Jawa Barat.
Tambahnya dalam waktu dekat kita akan desak pihak APH dan laporkan Kabid Sapras dinas pendidikan kota Pekanbaru serta menghimbau kepada seluruh wartawan aktivis dan LSM untuk dapat melakukan penelusuran kegiatan ini sampai tuntas.
Kemudian Frans Sibarani tegaskan untuk kegiatan Disdik kota Pekanbaru melalui e-catalog segera kita buka dan sorot agar publik tau sebab ini adalah uang negara yang harus di ketahui masyarakat,ucapnya.(*)
