Potretterkini.com – PEKANBARU – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Riau mendampingi kunjungan kerja spesifik Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru, Rabu (12/11/2025).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di daerah, khususnya terkait permasalahan kelebihan kapasitas, peningkatan pembinaan warga binaan, serta penguatan pengawasan terhadap potensi peredaran gelap narkoba di dalam Lapas.
Rombongan Komisi XIII diterima langsung oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Riau, Maizar, bersama Kepala Lapas Pekanbaru, Yuniarto. Dalam kesempatan itu, Maizar memaparkan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan jajaran pemasyarakatan Riau dalam menekan angka overkapasitas dan memperluas akses pembinaan bagi warga binaan.
“Kanwil Ditjenpas Riau terus berupaya melakukan pemerataan hunian antar lapas dan rutan, sekaligus memperkuat program pembinaan berbasis kemandirian. Kami berharap dukungan Komisi XIII DPR RI dalam aspek regulasi dan anggaran agar program ini bisa berjalan optimal,” ujar Maizar.
Selama peninjauan, anggota Komisi XIII DPR RI meninjau langsung blok hunian, dapur warga binaan, ruang layanan kesehatan, rumah ibadah, dan area pelatihan kerja.
Dalam dialognya, mereka menyampaikan apresiasi atas komitmen jajaran pemasyarakatan Riau dalam menjaga ketertiban dan keamanan, meski dihadapkan pada kondisi kapasitas penghuni yang mencapai lebih dari dua kali lipat daya tampung ideal.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menilai bahwa upaya pembinaan di Lapas Pekanbaru sudah menunjukkan arah yang baik, namun masih membutuhkan dukungan lintas sektor.
“Kelebihan kapasitas harus ditangani dengan pendekatan menyeluruh. Kami mendorong peningkatan kapasitas SDM petugas dan fasilitas pembinaan agar warga binaan siap kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang bermanfaat,” ujarnya.
Hasil dari kunjungan ini akan menjadi bahan dalam pembahasan kebijakan pemasyarakatan di tingkat pusat.(*)
