Ia menambahkan, langkah pelaporan ini menjadi wujud nyata peran DPP-SPKN dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, sekaligus menjadi warning bagi setiap penyelenggara negara agar selalu menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya, terangnya.
” Kami meminta kepada Kejaksaan Tinggi Riau, agar menindak lanjuti laporan kami, panggil dan periksa pihak terkait dalam pelaksanaan proyek tersebut,” sebut nya.
Frans Sibarani menambahkan, semua kegiatan yang ada di seluruh OPD dilingkungan Pemko Dumai akan kita surati dan sorot. Termasuk kegiatan yang sifatnya seremonial, anggaran Makan minum, Rapat, Perjalanan dinas, ATK. Dan kami berharap kedepannya KPK turun ke Kota Dumai dan periksa semua kegiatan OPD yang sudah maupun berjalan, harap Frans Sibarani menyudahi.(jsR).
