Potretterkini.com – PEKANBARU – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau, Maizar memimpin rapat persiapan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Seminar Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, yang diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muhammad Lukman, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru, Eri Erawan serta Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Dumai, Ema Pansi Tarigan, Rabu (21/1/2026).
Rapat ini dilaksanakan sebagai langkah koordinasi awal dalam rangka menyukseskan kegiatan Penandatanganan MoU dan Seminar bertema “Sinergi Perangkat Daerah dalam Implementasi KUHP Baru: Optimalisasi Pidana Kerja Sosial sebagai Instrumen Pemidanaan Humanis”, yang direncanakan berlangsung di Universitas Muhammadiyah Riau.
Dalam rapat tersebut dibahas secara komprehensif latar belakang kegiatan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Penandatanganan MoU ini direncanakan melibatkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau dengan seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Riau, serta kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Riau dalam mendukung implementasi pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.
Selain itu, rapat juga membahas tujuan dan sasaran kegiatan, antara lain peningkatan pemahaman perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait pengaturan pidana kerja sosial, penguatan sinergi lintas sektor, serta perumusan strategi pelaksanaan pidana kerja sosial di daerah guna mewujudkan sistem pemidanaan yang humanis, efektif, dan berkeadilan.
Melalui rapat persiapan ini, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi implementasi KUHP baru di Provinsi Riau.(*)
