Potretterkini.com PEKANBARU – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP SPKN), Frans Sibarani, yang dikenal aktif menjalankan fungsi kontrol sosial dan pengawasan anggaran pemerintah di berbagai sektor, menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah capaian Pemerintah Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar.
Menurut Frans, langkah konkret pemerintah dalam pembenahan infrastruktur, pendidikan, bantuan beasiswa mahasiswa, dan peningkatan pelayanan publik patut mendapat perhatian positif. Namun, apresiasi tersebut tidak mengurangi pentingnya pengawasan terhadap penggunaan APBD dan pelaksanaan pembangunan.
“Kalau pemerintah bekerja dengan baik dan hasilnya dapat dibuktikan, tentu harus kita apresiasi. Tetapi pengawasan tetap berjalan. Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel,” ujar Frans.
Survei Kepuasan Menjadi Bahan Evaluasi
Frans turut mencermati hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Agung Nugroho.
Survei Lembaga Survey Opini Rakyat (LSOR) periode 4–17 April 2026 mencatat tingkat kepuasan 77,12 persen dari 520 responden. Sementara itu, publikasi Oktober 2026 menyebut angka 82,2 persen, meskipun rincian metodologi survei tersebut masih perlu dibuka secara lengkap.
Menurut Frans, survei merupakan salah satu bahan evaluasi, tetapi keberhasilan kepala daerah juga harus diukur melalui kualitas pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Infrastruktur Jalan: Apresiasi Langkah Konkret, Mutu Tetap Prioritas
Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus adalah pembenahan infrastruktur jalan.
Pemko Pekanbaru melaporkan telah memperbaiki sekitar 42 kilometer jalan rusak sepanjang 2025 serta menyelesaikan kewajiban infrastruktur masa lalu sekitar Rp470 miliar. Untuk 2026, pemerintah menargetkan pengaspalan hingga 50 kilometer dan penanganan 100 kilometer jalan perumahan.
Frans secara khusus menyampaikan apresiasi terhadap langkah konkret Agung Nugroho dalam pembenahan jalan. Menurutnya, untuk saat ini perbaikan yang dilakukan telah memberikan manfaat dan mendapat respons positif dari masyarakat.
Masyarakat sangat mengapresiasi langkah konkret Pak Agung Nugroho. Pembenahan jalan saat ini memang dirasakan manfaatnya dan cukup memuaskan masyarakat. Ini merupakan capaian yang patut dihargai,” ungkapnya.
Meski demikian, Frans menyampaikan agar pemerintah tidak hanya mengejar target panjang jalan dalam satuan kilometer, tetapi juga memperhatikan bobot dan mutu pekerjaan.
Ketebalan lapisan aspal, komposisi campuran Asphalt Concrete Wearing Course (AC-WC), kualitas material, serta proses pemadatan harus sesuai spesifikasi teknis.
“Jangan hanya mengejar berapa kilometer jalan yang diaspal. Sangat disayangkan apabila anggaran begitu besar dikucurkan, tetapi jalan yang dibangun hanya mampu bertahan sekitar dua tahun kemudian kembali berlubang. Mutu pekerjaan harus menjadi prioritas utama,” tegas Frans.
Ia mendorong pengawasan yang ketat sejak perencanaan hingga pemeriksaan hasil pekerjaan agar pembangunan benar-benar menghasilkan infrastruktur berkualitas dan tahan lama.
Pendidikan dan Beasiswa Patut Diperkuat
Di sektor pendidikan, program beasiswa mahasiswa dan seragam sekolah gratis menjadi kebijakan yang mendapat perhatian Frans.
Pemko Pekanbaru mencatat 1.709 pendaftar beasiswa pada Desember 2025 dan menyatakan bantuan bagi penerima yang lolos seleksi telah disalurkan pada September 2026. Untuk 2027, pemerintah diberitakan menyiapkan anggaran sekitar Rp10 miliar.
Sementara itu, program seragam sekolah gratis tahun ajaran 2026/2027 dilaporkan menjangkau sekitar 19.900 siswa dengan anggaran Rp12,4 miliar.
Frans menilai kedua program tersebut berpotensi membantu masyarakat, khususnya dalam meringankan biaya pendidikan. Namun, transparansi seleksi penerima, proses pengadaan, harga satuan, kualitas barang, dan pertanggungjawaban anggaran tetap diperlukan.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Sejalan dengan Kesejahteraan
Berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipublikasikan Pemko Pekanbaru, pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,61 persen pada 2024 menjadi 5,52 persen pada 2025.
Namun, laporan yang sama mencatat tingkat pengangguran meningkat dari 4,63 persen menjadi 5,24 persen, kemiskinan dari 3,15 persen menjadi 3,19 persen, serta rasio Gini dari 0,353 menjadi 0,370.
Frans menilai indikator tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar pertumbuhan ekonomi diikuti peningkatan kesempatan kerja dan pemerataan kesejahteraan.
Selain itu, penanganan stunting, banjir, drainase, dan peningkatan pelayanan publik harus terus dievaluasi berdasarkan hasil nyata di lapangan.
Opini WDP BPK Perlu Ditindaklanjuti
Dalam pengelolaan keuangan daerah, Frans juga menyoroti opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diperoleh Pemko Pekanbaru atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.
Menurutnya, opini WDP bukan bukti adanya tindak pidana korupsi. Namun, catatan pemeriksaan yang mendasari opini tersebut harus dijelaskan dan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.
“Jangan hanya capaian pembangunan yang disampaikan kepada publik. Catatan pemeriksaan BPK juga perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat mengetahui langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah,” katanya.
Tiga Tahun ke Depan, Komitmen Pembangunan Harus Terjaga
Frans menegaskan bahwa apresiasi terhadap kepemimpinan Agung Nugroho bukan hanya untuk capaian saat ini. Masih terdapat sekitar tiga tahun perjalanan pemerintahan hingga akhir masa jabatan yang harus terus dikawal.
“Apresiasi ini tidak hanya sampai di sini. Masih ada sekitar tiga tahun lagi hingga akhir masa jabatan. Masyarakat tentu berharap berbagai realisasi program saat ini dapat terus dilanjutkan. Ke depan, Wali Kota Agung Nugroho bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar diharapkan tetap konsisten mengedepankan komitmen membangun Kota Pekanbaru, meningkatkan pelayanan publik, serta menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkap Frans.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak menempatkan posisi sebagai pendukung ataupun penentang kepala daerah. Sebagai Sekjen DPP SPKN sekaligus aktivis kontrol sosial, Frans tetap menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan berdasarkan data.
“Kalau ada capaian, kita apresiasi. Kalau ada kekurangan, harus kita ingatkan. Jika ditemukan persoalan berdasarkan data dan fakta, tentu harus kita kritisi. Pengawasan bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas,” tutup Frans Sibarani.
FRANS SIBARANI
Sekretaris Jenderal DPP SPKN | Aktivis Kontrol Sosial
Mengawal Transparansi, Mengawasi Anggaran, dan Memperjuangkan Keadilan.
