Potretterkini.com,DUMAI, RIAU- Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas peduli Keadilan Nasional (DPP SPKN) melalui Frans Sibarani menyoroti dugaan ketidakwajaran harga dalam pengadaan Mesin Pompa Air Banjir pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2026 yang dikerjakan PT Aneka Marina Mas dengan nilai kontrak mencapai Rp4.499.999.940.
Berdasarkan dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) kode 67904803, paket tersebut memiliki pagu anggaran Rp4.503.928.667 dengan volume dua unit Pompa Banjir Trailer berkapasitas 250 liter per detik.
Frans Sibarani sebut dari hasil penelusuran awal tim investigasi DPP SPKN memperoleh informasi yang telah dirangkum bahwa trailer pompa sejenis ditawarkan di pasaran dengan kisaran harga Rp150 juta hingga Rp200 juta per unit. Namun,
kisaran tersebut belum dapat dijadikan patokan harga karena perbedaan merek, tipe mesin, kapasitas, teknologi, dan kelengkapan komponen dapat menyebabkan perbedaan harga yang signifikan.
Sebagai gambaran awal, dua unit dengan kisaran harga tersebut bernilai Rp300 juta hingga Rp400 juta.
Sementara nilai kontrak mencapai hampir Rp4,5 miliar. Perbedaan ini menjadi pertanyaan serius yang perlu dijawab melalui pembuktian spesifikasi dan kewajaran harga.
Frans Sibarani melalui sekjen DPP SPKN menegaskan bahwa penelusuran harga pembanding masih berlangsung dan belum menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara.
DUA UNIT POMPA DIANGKUT TRUK HINO B 9424 TLT
Dalam penelusuran lapangan, tim investigasi DPP SPKN memperoleh dokumentasi kedatangan dua unit trailer pompa berwarna biru yang diangkut menggunakan kendaraan truk Hino dengan nomor polisi B 9424 TLT di kawasan Jalan Soebrantas, Kota Dumai.
Kedua unit pompa tersebut terlihat diturunkan menggunakan forklift. Namun, berdasarkan kondisi yang dihimpun tim, barang masih dalam keadaan tertutup sehingga identitas mesin, merek, tipe, dan seluruh komponen di dalamnya belum dapat diperiksa secara menyeluruh.
Kedatangan dua unit tersebut menjadi bagian dari bahan penelusuran DPP SPKN untuk memastikan apakah barang yang diterima benar-benar sesuai dengan dokumen kontrak, spesifikasi teknis, dan petunjuk teknis (juknis) pengadaan.
SPKN TELUSURI MEREK, MESIN, DAN SELURUH KOMPONEN POMPA
Frans Sibarani menegaskan bahwa pemeriksaan tidak boleh hanya melihat bentuk fisik trailer atau sekadar memastikan jumlah barang yang datang. Seluruh spesifikasi teknis harus diperiksa secara menyeluruh.
Adapun komponen dan aspek teknis yang akan menjadi objek penelusuran meliputi:
Identitas barang: nama barang, jenis pompa, merek, model, tipe, nomor seri, serta identitas produsen apabila tercantum dalam dokumen.
Mesin penggerak: merek mesin, tipe mesin, kapasitas mesin, tenaga atau horsepower (HP), jumlah silinder, serta sistem pengoperasiannya.
Unit pompa: merek dan tipe pompa, jenis pompa, termasuk centrifugal apabila dipersyaratkan dalam kontrak, serta kemampuan tekanan dan debit air.
Kapasitas pompa: memastikan kemampuan aliran air sesuai persyaratan minimal 250 liter per detik. Perlu dipastikan pula apakah angka tersebut merupakan kapasitas setiap unit atau ketentuan lainnya dalam spesifikasi teknis.
Sistem transmisi dan penggerak: memeriksa sistem penghubung antara mesin dan pompa, termasuk komponen pendukungnya.
Sistem bahan bakar: kapasitas tangki, sistem suplai bahan bakar, dan kelengkapan pendukung sesuai spesifikasi.
Sistem pendingin: memeriksa radiator atau sistem pendingin mesin sesuai tipe yang dipersyaratkan.
Sistem kontrol dan kelistrikan: panel kontrol, instrumen pengukur, sensor, kabel, sistem pengaman, serta perangkat pengoperasian.
Instalasi pipa: pipa hisap, pipa pembuangan, sambungan, katup, saringan, dan perlengkapan instalasi lainnya.
Konstruksi trailer: rangka atau sasis, gandar, roda, sistem penarik, sistem pengereman, serta kelengkapan keselamatan.
Kelengkapan operasional: seluruh aksesori dan peralatan pendukung yang diwajibkan dalam kontrak maupun juknis.
Pengujian kinerja: pemeriksaan dan pengujian operasional untuk memastikan kemampuan pompa sesuai kapasitas dan spesifikasi yang dijanjikan penyedia.
Frans Sibarani juga sampaikan, bahwa daftar tersebut merupakan instrumen pemeriksaan.
Komponen yang wajib tersedia tetap harus mengacu pada dokumen kontrak dan spesifikasi teknis resmi, bukan berdasarkan asumsi.
Merek dan tipe mesin juga menjadi perhatian khusus. Jangan sampai barang yang tiba di lokasi berbeda dari merek, tipe, atau spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.
“Dalam keterangan Frans Sibarani katakan bukan menuduh siapa pun.
Tetapi kami ingin memastikan barang yang dibeli dengan uang rakyat benar-benar sesuai dengan apa yang tertulis dalam kontrak.
Jangan sampai spesifikasi di atas kertas berbeda dengan barang yang diterima di lapangan.
Karena itu, seluruh komponen harus diperiksa, termasuk merek, tipe mesin, kapasitas, dan kelengkapan lainnya,” tegas Sekretaris Jenderal DPP SPKN, Frans Sibarani.
POMPA LAMA DISEBUT MASIH ADA, URGENSI PEMBELIAN BARU DIPERTANYAKAN
Selain harga dan spesifikasi, Frans Sibarani menerima informasi dari sumber di lingkungan PU yang menyebutkan bahwa pompa lama sebenarnya masih tersedia dan relatif jarang difungsikan.
Informasi tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada Dinas PU, terutama mengenai kondisi aset, kelayakan operasional, kapasitas, serta alasan teknis pengadaan dua unit pompa baru.
Frans Sibarani mempertanyakan apakah sebelum pengadaan dilakukan telah ada evaluasi terhadap aset pompa yang sebelumnya dimiliki pemerintah.
“Kalau benar pompa lama masih ada dan relatif jarang digunakan, mengapa pemerintah kembali mengadakan dua unit pompa baru dengan anggaran hampir Rp4,5 miliar? Apakah sudah dilakukan evaluasi aset dan kajian kebutuhan? Ini harus dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.
Ia juga meminta agar proses perencanaan, penyusunan HPS, pemilihan penyedia, hingga penetapan harga diperiksa, termasuk kemungkinan adanya konflik kepentingan atau pemberian fee kepada pihak tertentu.
“Kami tidak ingin berspekulasi atau menuduh siapa pun. Namun, seluruh proses harus ditelusuri.
Jika ada dugaan seperti itu, harus dibuktikan melalui pemeriksaan,” lanjutnya.
STATUS PEMBAYARAN KONTRAK RP4,49 MILIAR MASIH DITELUSURI
Tidak hanya menelusuri harga dan spesifikasi barang,
DPP SPKN juga masih melakukan pencarian informasi untuk memastikan apakah kontrak pengadaan senilai Rp4.499.999.940 tersebut sudah dibayarkan kepada penyedia atau belum.
Kedatangan dua unit pompa di lokasi belum dengan sendirinya membuktikan bahwa pembayaran telah dilakukan, baik secara penuh maupun sebagian.
Tim investigasi DPP SPKN akan menelusuri dokumen pencairan anggaran, bukti pembayaran, berita acara pemeriksaan barang, berita acara serah terima (BAST), serta dokumen pendukung lainnya sesuai tahapan pelaksanaan kontrak.
“Lanjut Frans kamibmasih mencari dan memastikan apakah anggaran pengadaan ini sudah dicairkan atau belum.
Kalau sudah dibayarkan, kapan pembayarannya, berapa nilainya, dan apakah pembayaran dilakukan setelah seluruh persyaratan kontrak dipenuhi? Kalau belum, bagaimana status pelaksanaan kontraknya? Semua ini harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Frans.
DPP SPKN SEGERA LAKUKAN PENGUSUTAN, POMPA HARUS SESUAI JUKNIS DAN PERUNTUKAN
Frans Sibarani selaku sekjen DPP SPKN menegaskan akan segera melakukan pengusutan lebih mendalam terhadap pengadaan dua unit pompa banjir pada Dinas PU Kota Dumai senilai Rp4.499.999.940.
Pengusutan tersebut akan difokuskan pada proses pengadaan, kewajaran harga, kesesuaian barang yang diterima dengan dokumen kontrak, spesifikasi teknis, serta petunjuk teknis (juknis) yang menjadi dasar pembelian.
Frans juga menegaskan bahwa barang yang dibeli menggunakan uang rakyat harus benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dan memiliki manfaat nyata sesuai peruntukannya, yakni mendukung penanganan banjir dan air pasang (rob) di Kota Dumai.
“Kami akan segera melakukan pengusutan terhadap pengadaan ini. Hal paling penting adalah memastikan dua unit pompa yang dibeli benar-benar sesuai dengan juknis, kontrak, merek, tipe mesin, kapasitas, serta seluruh komponen yang dipersyaratkan.
Jangan sampai barang yang datang berbeda dengan spesifikasi yang dibeli atau tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya,” tegas Frans Sibarani.
Menurutnya, pemeriksaan juga harus memastikan kemampuan operasional pompa, termasuk apakah kapasitas yang dipersyaratkan benar-benar dapat dicapai oleh masing-masing unit.
Jangan hanya melihat barang sudah datang, tetapi harus dibuktikan apakah seluruh spesifikasi dan fungsinya sesuai kebutuhan pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan pengadaan ini tepat harga, tepat spesifikasi, tepat jumlah, dan tepat peruntukan.
Ini uang rakyat, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Jika dalam pengusutan ditemukan ketidaksesuaian atau indikasi penyimpangan, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum,” tutupnya.
DESAK POLDA RIAU DAN KEJATI RIAU LAKUKAN PENELUSURAN
Atas seluruh rangkaian persoalan tersebut, DPP SPKN mendorong Polda Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau melakukan penelusuran menyeluruh terhadap pengadaan dua unit pompa banjir tersebut.
Pemeriksaan diharapkan mencakup kewajaran harga, dasar penyusunan HPS, proses pemilihan penyedia, kesesuaian barang dengan kontrak dan juknis, merek dan tipe mesin, seluruh komponen pompa, kapasitas aktual, kondisi pompa lama, urgensi pembelian, status pembayaran, serta peruntukan dan manfaat kedua unit pompa.
Frans Sibarani menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah yang menghadapi keterbatasan mengharuskan setiap belanja miliaran rupiah benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas masyarakat.
“Jangan sampai pemerintah mengeluarkan anggaran hampir Rp4,5 miliar, sementara urgensi pembelian, kewajaran harga, kesesuaian spesifikasi barang, dan status pembayarannya masih menjadi pertanyaan.
Kami mendorong Polda Riau dan Kejati Riau menelusuri seluruh rangkaian pengadaan ini. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, proses sesuai ketentuan hukum,” tutup Frans.
DPP SPKN menegaskan akan melanjutkan observasi lapangan dan pendalaman dokumen sebelum menentukan langkah pengaduan resmi kepada aparat penegak hukum.
DPP SPKN — Mengawal Uang Rakyat, Mengungkap Fakta, Memperjuangkan Keadilan.
