Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Terkait Edukasi Bahaya Narkoba Program Rehabilitasi Pendidikan (SD/SMP) Gratis Hak Anak Serta Mencegah narkotika November 2026

potretterkini.com,PEKANBARU, RIAU- Peraturan Daerah (Perda) tentang pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Riau Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2021 tentang Fasilitasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika (P4GN), program pencegahan di lingkungan sekolah serta hak layanan rehabilitas bagi masyarakat mengatur secara khusus mengenai pembebasan biaya pendidikan (baju gratis) jenjang SD dan SMP

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Fraksi PDI Perjuangan (Tekad Indra Abidin) Kecamatan Marpoyan program pencegahan rehabilitasi narkoba sosialisasi kegiatan daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2021 fasilitasi pencegahan pemberantasan penyalahguna Narkotika, ia melibatkan warga, orang tua, serta pengurus RT/RW untuk aktif mengawasi lingkungan membentuk wadah bagi generasi muda agar terhindar dari Narkotika.

Kota Pekanbaru, Kecamatan Muara Poyan, Program pencegahan rehabilitasi (Perda) No 10 Tahun 2021 Edukasi pencegahan di sekolah, Pasal 5 dan Pasal 9, Pemerintah Daerah melaksanakan penyuluhan berkelanjutan serta memasang papan larangan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan pendidikan sekolah

Pasal 7 dan 13 pelaksanaan tes narkotika pada pendidikan serta pembentukan satuan tugas (Satgas) anti Narkotika untuk memantau lingkungan sekolah
wajib lapor orang tua atau wali pecandu narkotika siswa yang belum cukup umur (usia SD dan SMP) wajib melaporkannya ke puskesmas, rumah sakit, atau Institusi wajib lapor untuk mendapatkan rehabilitasi.

Kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas rehabilitasi serta pembinaan lanjutan agar korban penyalahgunaan tidak kambuh dan dapat kembali beraktivitas di masyarakat sesuai program Pasal 20, penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan layanan rehabilitasi yang difasilitasi pemerintah daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber dana sah lainnya.

Jaminan pendidikan dasar (SD dan SMP) tanpa pungutan biaya dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perda masing masing kabupaten/kota keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menanggung pembiayaan pendidikan dasar di sekolah negeri maupun swasta melalui skema bantuan operasional Sekolah (BOS) dan APBD hak pendidikan anak korban Narkoba tetap memiliki hak atas layanan pendidikan gratis dan perlindungan

Kebijakan tersebut diatur dalam regulasi daerah yang berkaitan menjamin masa depan generasi muda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, larangan mengeluarkan siswa sesuai prinsip keadilan (restorative justice) dan perlindungan anak sekolah siswa korban Narkoba, melainkan wajib memfasilitasi pemulihannya agar hak pendidikannya tetap terpenuhi.

Kebijakan pendidikan gratis untuk jenjang SD dan SMP (baik negeri maupun skema bantuan untuk swasta di beberapa daerah) disahkan untuk menekan angka putus sekolah, yang sering kali menjadi salah satu faktor kerentanan remaja terhadap penyalahgunaan narkoba pembebasan biaya operasional dibebaskan dari pungutan biaya pendidikan dasar karena telah ditanggung melalui anggaran negara (dana BOS) dan dukungan APBD.

Tujuan utama penyebarluasan dan pencegahan dini memberikan pemahaman tentang dampak buruk narkotika terhadap kesehatan masa depan dan keluarga, bahwa pecandu dan penyalahgunaan narkoba adalah orang sakit yang wajib mendapatkan rehabilitasi medis maupun sosial sesuai amanat UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Partisipasi aktif masyarakat mengajak warga, tokoh agama, dan tokoh adat untuk ikut mengawasi lingkungan serta memfasilitasi pelaporan jika ditemukan indikasi penyalahgunaan narkoba pada remaja serta wajib lapor perangkat desa/kelurahan atau Kepolisian.

Dengan adanya jaminan sekolah gratis, anak-anak usia wajib belajar tetap berada di lingkungan pendidikan yang positif dan terawasi, mengurangi risiko terjerumus ke dalam pergaulan bebas maupun peredaran gelap narkotika, penyebarluasan kepada masyarakat dilakukan melalui kolaborasi antara dinas pendidikan serta badan rehabilitas setempat

Masyarakat lingkungan sekolah bersama tokoh masyarakat dan orang tua murid di sekolah bersama Dinas Pendidikan menyelenggarakan program sekolah bersih narkoba, pelatihan guru bimbingan serta penyuluhan langsung bagi siswa SD dan SMP dilibatkan Orang Tua, Komite Sekolah, edukasi kepada wali murid agar memahami rehabilitasi tanpa rasa takut akan kriminalisasi.

Tim: investigasi Nasional

Editor : Linda