DPP SPKN SOROT NASIB 44 EKS KARYAWAN PT WATS: PERUMDA TIRTA KENCANA JANGAN LEPAS TANGAN,

Potretterkini.com, SAMARINDA– Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP SPKN) melalui Frans Sibarani menyoroti serius nasib 44 karyawan PT Wahana Abdi Tirta Thenika Sejati (PT WATS) setelah berakhirnya kerja sama pengelolaan fasilitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) Bendang I dan Intake Loa Kulu dengan Perumda Tirta Kencana Kota Samarinda.

Persoalan ini bukan sekadar menyangkut berakhirnya kerja sama antara dua badan usaha, tetapi juga menyangkut kepastian pekerjaan,

keberlanjutan penghasilan, dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan terhadap puluhan pekerja yang selama ini telah mengabdikan tenaga serta kemampuannya.

DPP SPKN melalui Sekjennya Frans Sibarani meminta Pemerintah Kota Samarinda, manajemen Perumda Tirta Kencana, PT WATS, DPRD Kota Samarinda, serta instansi ketenagakerjaan memberikan perhatian serius agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.

DPP SPKN TERIMA INFORMASI LANGSUNG DARI ABET NEGO MANULANG

Sebelum persoalan ini menjadi sorotan pemberitaan media, DPP SPKN telah menerima informasi dan pengaduan langsung dari Abet Nego Manulang selaku Ketua Kelompok dari 44 Karyawan PT WATS.

Abet Nego Manulang menyampaikan informasi mengenai kondisi dan persoalan yang dialami para pekerja setelah berakhirnya kerja sama PT WATS dengan Perumda Tirta Kencana Kota Samarinda.

Sebagai Ketua Kelompok 44 Karyawan, Abet menjadi salah satu pihak yang menyampaikan aspirasi serta memperjuangkan kepastian nasib para pekerja yang terdampak berakhirnya kerja sama tersebut.

Menurut Abet Nego Manulang, dirinya sangat menyesalkan ketidakhadiran Pemerintah Kota Samarinda dalam persoalan yang menyangkut nasib 44 eks karyawan tersebut.

“Saya sangat menyesalkan ketidakhadiran Pemerintah Kota Samarinda dalam persoalan ini.

Padahal, ini menyangkut nasib kami sebagai 44 karyawan yang sampai sekarang masih menunggu kejelasan.

Kami berharap pemerintah kota hadir dan memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang kami alami,” ungkap Abet Nego Manulang saat melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi kepada pihak DPP SPKN.

Informasi yang diterima DPP SPKN menjadi perhatian serius organisasi, terutama mengenai status hubungan kerja, pembayaran gaji, kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta pemenuhan hak-hak normatif para pekerja.

DPP SPKN menilai bahwa nasib 44 karyawan tersebut tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kepastian.

Para pekerja berhak memperoleh penjelasan dan perlindungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas informasi yang disampaikan Abet Nego Manulang, DPP SPKN menyatakan akan mengawal persoalan ini dan meminta PT WATS maupun Perumda Tirta Kencana memberikan penjelasan secara terbuka dan bertanggung jawab.

ANHAR DESAK PERUMDA PRIORITASKAN EKS KARYAWAN PT WATS

Sebagaimana diberitakan KumalaNews.id pada 17 November 2026, Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mendesak Perumda Tirta Kencana agar memprioritaskan eks karyawan PT WATS untuk kembali direkrut.

Dalam pemberitaan tersebut, Anhar menyampaikan bahwa para pekerja lama telah memiliki pengalaman dan kemampuan dalam menjalankan operasional fasilitas pengolahan air.

Karena itu, pengalaman mereka patut dipertimbangkan apabila Perumda membutuhkan tenaga kerja untuk melanjutkan operasional.

Anhar juga menyoroti kondisi PT WATS yang disebut mengalami kesulitan memenuhi pembayaran gaji dan hak-hak pekerja.

Ia berharap Perumda tidak mengabaikan pekerja lama apabila pengelolaan operasional telah dilanjutkan oleh perusahaan daerah tersebut.

Jangan sampai tenaga kerja baru direkrut, sementara pekerja lama yang sudah berpengalaman justru kehilangan kesempatan untuk bekerja.

Anhar juga mengungkapkan bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya, Badan Pengawas Perumda Tirta Kencana, Marnabas, disebut telah menyampaikan komitmen untuk mempertimbangkan persoalan para pekerja.

Namun, menurut Anhar, hingga 17 November 2026 belum terlihat tindak lanjut konkret yang memberikan kepastian kepada mereka.

STATUS DAN HAK 44 PEKERJA HARUS DIPERJELAS

Persoalan 44 karyawan PT WATS sebelumnya juga menjadi pembahasan dalam RDP DPRD Kota Samarinda.

Dalam pemberitaan KumalaNews.id tanggal 11 September 2026, Ketua Dewan Pengawas Perumda Tirta Kencana, Marnabas, disebut menyampaikan bahwa para pekerja saat itu masih tercatat sebagai karyawan PT WATS dan tetap menerima gaji serta hak-haknya.

Marnabas juga menjelaskan bahwa keluarnya pekerja dari kawasan Bendang bukan merupakan keputusan PHK oleh Perumda, melainkan berkaitan dengan berakhirnya kerja sama dan pengamanan aset pemerintah.

Persoalan keberlanjutan pekerjaan para karyawan disebut masih perlu dibahas secara internal oleh PT WATS.

DPP SPKN menilai keterangan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan klarifikasi terbaru. Sebab, keterangan mengenai status dan pembayaran hak pekerja pada September 2026 belum dengan sendirinya menjawab bagaimana kondisi serta kepastian mereka saat ini.

Karena itu, PT WATS diminta menjelaskan status hubungan kerja masing-masing pekerja, pembayaran gaji, kepesertaan jaminan sosial, dan penyelesaian hak-hak normatif yang masih menjadi kewajiban perusahaan.

PERUMDA DAN PT WATS JANGAN SALING MELEPASKAN TANGGUNG JAWAB

DPP SPKN memandang persoalan ini harus dilihat secara jelas dari dua aspek.

Pertama, hubungan kerja antara PT WATS dan para karyawannya.

PT WATS harus menjelaskan status hubungan kerja serta memenuhi kewajiban ketenagakerjaan sesuai ketentuan hukum.

Kedua, keberlanjutan operasional fasilitas pengolahan air setelah berakhirnya kerja sama dengan Perumda Tirta Kencana. Perumda perlu menjelaskan kebijakan pengelolaan operasional, kebutuhan tenaga kerja, serta kemungkinan memberikan kesempatan kepada pekerja lama yang telah berpengalaman.

DPP SPKN menegaskan bahwa berakhirnya kerja sama antara PT WATS dan Perumda tidak otomatis menghapus kewajiban PT WATS terhadap pekerjanya.

Di sisi lain, Perumda juga perlu menunjukkan perhatian dan memberikan kejelasan mengenai kebijakan tenaga kerja dalam pengelolaan operasional selanjutnya.

Usulan untuk memprioritaskan pekerja lama patut dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan operasional dan mekanisme perekrutan yang berlaku.

SEJALAN DENGAN KOMITMEN PRESIDEN PRABOWO: PEKERJA JANGAN DI-PHK SEENAKNYA

DPP SPKN juga mengingatkan komitmen Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam memperjuangkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Dalam pidato peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada 1 Mei 2025, Presiden Prabowo menyampaikan:

“Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, kita tidak akan biarkan pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu negara akan turun tangan.”

Presiden juga menyampaikan komitmen untuk memperkuat perlindungan pekerja, termasuk melalui rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).

DPP SPKN memandang pesan Presiden tersebut harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, perusahaan daerah, dan pihak swasta.

Perlindungan pekerja tidak cukup hanya disampaikan dalam pidato, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.

Dalam persoalan 44 karyawan PT WATS, DPP SPKN berharap semangat perlindungan pekerja yang disampaikan Presiden Prabowo menjadi dorongan bagi seluruh pihak untuk segera memberikan kepastian.

Jangan sampai komitmen negara untuk melindungi pekerja hanya menjadi slogan, sementara di lapangan masih ada pekerja yang menunggu kepastian pekerjaan dan pemenuhan hak-haknya.

FRANS SIBARANI: JANGAN BIARKAN 44 PEKERJA MENJADI KORBAN

Sekretaris Jenderal DPP SPKN, Frans Sibarani, menegaskan bahwa persoalan ini harus diselesaikan secara terbuka dan berdasarkan ketentuan hukum.

Menurutnya, pekerja tidak boleh menjadi pihak yang paling dirugikan akibat berakhirnya kerja sama antara dua badan usaha.

DPP SPKN meminta PT WATS menjelaskan secara terbuka status 44 karyawan, pembayaran gaji, kepesertaan BPJS, serta seluruh hak normatif yang menjadi kewajiban perusahaan.

Sementara itu, Perumda Tirta Kencana juga diminta menjelaskan kebijakan pengelolaan operasional setelah berakhirnya kerja sama, termasuk kebutuhan tenaga kerja dan peluang memprioritaskan pekerja lama yang telah memiliki pengalaman.

DPP SPKN menilai usulan Anhar sebagai Anggota Komisi IV DPRD Samarinda mengenai prioritas perekrutan kembali eks karyawan patut mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dari manajemen Perumda.

DPP SPKN MINTA DPRD DAN DINAS TENAGA KERJA TURUN MENGAWAL

DPP SPKN meminta DPRD Kota Samarinda agar terus mengawal persoalan ini sampai terdapat kepastian penyelesaian.

Dinas Tenaga Kerja juga diharapkan melakukan pengawasan dan meminta keterangan dari pihak perusahaan mengenai status hubungan kerja serta pemenuhan hak-hak 44 pekerja.

Apabila ditemukan dugaan pelanggaran terhadap kewajiban ketenagakerjaan, DPP SPKN meminta instansi berwenang melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.

Dasar hukum yang perlu menjadi perhatian antara lain:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan.

JANGAN HANYA MENGELOLA ASET, TETAPI PERHATIKAN JUGA NASIB PEKERJA

DPP SPKN menilai pengelolaan perusahaan daerah tidak hanya berbicara mengenai aset, operasional, dan pelayanan publik, tetapi juga harus memperhatikan aspek tanggung jawab sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Jangan sampai fasilitas pengolahan air tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung, tetapi puluhan pekerja yang sebelumnya ikut menjalankan operasional justru tidak mendapatkan kepastian masa depan.

Frans Sibarani menegaskan bahwa DPP SPKN akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong seluruh pihak memberikan penjelasan secara transparan.

DPP SPKN menegaskan, 44 pekerja yang telah memiliki pengalaman dan mengabdikan tenaga selama ini tidak boleh diabaikan begitu saja.

Hak-hak mereka harus diselesaikan, status pekerjaan harus diperjelas, dan Perumda harus memberikan jawaban konkret atas usulan agar pekerja lama diprioritaskan.

DPP SPKN berharap persoalan ini segera mendapatkan penyelesaian yang adil, transparan, dan tidak merugikan para pekerja beserta keluarganya.

DPP SPKN – SOLIDARITAS PEDULI KEADILAN NASIONAL

Frans Sibarani
Sekretaris Jenderal DPP SPKN

SUMBER DAN RUJUKAN:

KumalaNews.id, 17 November 2026, “Anhar Desak Perumda Tirta Kencana Prioritaskan Eks Karyawan PT WATS, Jangan Abaikan Nasib Pekerja.”

KumalaNews.id, 11 September 2026, pemberitaan mengenai RDP DPRD Samarinda dan nasib 44 karyawan PT WATS.

Pidato Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, 1 Mei 2025.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, pemberitaan mengenai komitmen Presiden terhadap kesejahteraan pekerja.