PEKANBARU – Potretterkini.com – Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP‑SPKN) melalui Sekretaris Jenderal, Frans Sibarani secara resmi menyoroti pengelolaan anggaran pada Program Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Lembaga Pendidikan Khusus (PKPLK) Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, mencakup pembangunan di SLBS Fajar Amanah dan SLBS Kinasih.
“Frans Sibarani mengatakan, Keenam paket diduga kuat mengalami pengurangan volume pekerjaan yang jika dihitung menyeluruh dapat menembus Rp25 miliar,” ujarnya kepada media, Rabu (30/9/2026).
6 Paket Pembangunan SLBS Terisentifikasi Berdasarkan dokumen yang diperoleh, terdapat 6 paket konstruksi yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK):
A. SLBS Fajar Amanah
1. Konstruksi Pembangunan Kantin SLBS Fajar Amanah (DAK)
2. Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SLBS Fajar Amanah (DAK)
3. Konstruksi Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) SLBS Fajar Amanah (DAK)
4. Konstruksi Pembangunan Ruang Guru SLBS Kinasih (DAK)
5. Konstruksi Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) SLBS Kinasih (DAK).
Bukti Nyata dari 3 Paket Sudah Ditelaah, Dibayar penuh, Fisik Belum Selesai
Dari tiga paket yang telah ditelaah secara mendalam kesemuanya di SLBS Fajar Amanah tercatat No Nama Paket Nilai Kontrak Kekurangan Volume:
1. Kantin SLBS Fajar Amanah Rp362.003.481,80 Rp11.167.491,50.
2 Ruang Kelas Baru SLBS Fajar Amanah Rp332.880.345,88 Rp7.531.080,29.
3. Ruang Bina Diri SLBS Fajar Amanah Rp190.422.738,00, Rp6.492.134,00
Jumlah Rp 885.306.565,68 Rp25.190.705,79.
Kekurangan terjadi secara menyeluruh mulai dari pekerjaan tanah dan pondasi, rangka atap, lantai, plafond, kusen dan pintu, hingga fasilitas aksesibilitas penyandang disabilitas yang tidak dibangun sesuai ketentuan.
Berita Acara Serah Terima sudah ditandatangani dan dana dicairkan secara penuh, padahal fisik belum rampung sesuai kontrak.
Jika kekurangan volume sejenis ditemukan di seluruh kegiatan pembangunan SLBS selama 2025-2026, maka kerugian keuangan negara dapat menembus Rp25 miliar.
DPP‑SPKN: Kumpulkan Data Secara Maraton, Siap Laporkan ke APH
DPP‑SPKN menyatakan akan segera melakukan pengumpulan data secara menyeluruh dan berkesinambungan secara maraton terhadap seluruh 6 paket di atas serta kegiatan PKPLK lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, mencakup dokumen Tahun Anggaran 2025 hingga 2026.
“Kami tidak berhenti pada tiga paket saja. Keenam‑enamnya akan kami periksa satu per satu. SLBS Fajar Amanah maupun SLBS Kinasih, semuanya harus transparan,” ujarnya.
“Tim kami bekerja tanpa henti mengumpulkan, memverifikasi, dan menelaah setiap lembar dokumen. Hasil lengkapnya akan kami serahkan ke Kejaksaan Tinggi Riau agar diusut tuntas,” tegas Frans Sibarani.(Red)
