Potretterkini.com,PEKANBARU -Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP SPKN) menyoroti pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 pada enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan total anggaran mencapai Rp161.848.021.570 atau sekitar Rp161,84 miliar.
Berdasarkan dokumen Daftar Penerima Hibah Uang Tahun Anggaran 2025, dari total anggaran tersebut tercatat realisasi sebesar Rp150.329.434.529.
Sementara itu, selisih antara anggaran dan realisasi mencapai Rp11.518.587.041.
Enam OPD yang menjadi perhatian DPP SPKN meliputi:
Dinas Pendidikan: Anggaran Rp133.963.957.000, realisasi Rp129.335.763.750.
Dinas Kepemudaan dan Olahraga: Anggaran Rp15.013.489.570, realisasi Rp14.988.191.713.
Dinas Kesehatan: Anggaran Rp8.407.000.000, realisasi Rp2.874.597.346.
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik: Anggaran Rp2.275.000.000, realisasi Rp2.275.000.000.
Dinas Sosial: Anggaran Rp1.238.575.000, realisasi Rp434.975.000.
DP3AP2KB: Anggaran Rp950.000.000, realisasi Rp420.906.720.
DPP SPKN menjelaskan bahwa penelaahan tersebut difokuskan pada enam OPD di atas, dengan tidak memasukkan hibah keagamaan, hibah Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau), maupun hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
DPP SPKN Akan Minta Klarifikasi NPHD
Sekretaris Jenderal DPP SPKN, Frans Sibarani, mengatakan pihaknya akan segera menyurati enam OPD tersebut untuk meminta klarifikasi terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2025.
Menurut Frans, klarifikasi diperlukan untuk mengetahui apakah pemberian dan pelaksanaan dana hibah telah sesuai dengan ketentuan.
DPP SPKN juga akan menelusuri siapa saja lembaga atau pihak yang menerima hibah melalui masing-masing OPD.
Hal-hal yang akan dimintakan klarifikasi antara lain dasar pemberian hibah, daftar dan identitas penerima, legalitas lembaga, besaran bantuan, tujuan pemberian hibah, serta kesesuaian penyaluran dan penggunaan dana dengan NPHD.
DPP SPKN juga ingin memperoleh penjelasan mengenai kewajiban penerima hibah dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban serta bagaimana OPD terkait melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana tersebut.
“Jangan sampai anggaran hibah sudah dialokasikan dalam jumlah besar, tetapi penerimanya tidak tepat sasaran atau penggunaannya tidak sesuai dengan tujuan pemberian hibah.
Kami ingin menelusuri siapa saja penerimanya, apa dasar penetapannya, dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan NPHD,” ujar Frans Sibarani.
Ia menegaskan, besarnya anggaran dan tingginya realisasi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa pelaksanaan hibah telah sesuai ketentuan.
Karena itu, diperlukan penjelasan dan dokumen pendukung dari OPD terkait agar pengawasan dapat dilakukan berdasarkan informasi yang jelas.
Ajukan Permohonan Informasi kepada PPID Riau
Selain menyurati enam OPD, DPP SPKN juga akan mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Informasi yang diminta mencakup rincian alokasi dan realisasi dana hibah, daftar penerima, informasi dokumen penyaluran, serta informasi terkait pertanggungjawaban, pengawasan, dan evaluasi penggunaan dana hibah.
Langkah tersebut mengacu pada Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur kewajiban badan publik mengumumkan informasi secara berkala, termasuk informasi mengenai kegiatan, kinerja, dan laporan keuangan.
Permohonan informasi akan mengikuti mekanisme pelayanan PPID serta ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dana Hibah 2026 dan 2027 Juga Masuk Pengawasan
Secara terpisah, Frans Sibarani menyampaikan bahwa DPP SPKN juga memberikan perhatian terhadap alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp174,40 miliar dan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp271,12 miliar.
Namun, DPP SPKN belum akan menyampaikan hasil penelusuran maupun kesimpulan terhadap kedua tahun anggaran tersebut sebelum memperoleh kepastian data Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
“Dana hibah tahun 2026 dan 2027 juga masuk dalam perhatian dan pengawasan DPP SPKN. Namun, kami belum bisa menyampaikan hasil telaah karena masih menunggu kepastian data LRA. Kami ingin memastikan informasi yang disampaikan kepada publik benar-benar didukung data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Frans.
Menurutnya, pengawasan dana hibah tidak cukup hanya melihat besarnya anggaran yang tercantum dalam APBD.
Perlu diketahui pula siapa penerimanya, bagaimana dasar pemberiannya, apakah memenuhi persyaratan, serta apakah penyaluran dan penggunaannya sesuai dengan NPHD dan tujuan pemberian hibah.
Frans menegaskan bahwa DPP SPKN menjalankan fungsi kontrol sosial eksternal untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.
DPP SPKN tidak mengambil alih fungsi pemeriksaan maupun penegakan hukum.
“Kami tidak menyimpulkan adanya penyimpangan ataupun kerugian keuangan negara hanya berdasarkan angka anggaran dan realisasi.
Klarifikasi NPHD, data penerima, serta informasi pertanggungjawaban menjadi dasar penting bagi kami untuk melakukan pengawasan secara objektif,” tegasnya.
DPP SPKN berharap enam OPD dan PPID Pemerintah Provinsi Riau dapat memberikan tanggapan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hasil klarifikasi dan informasi yang diperoleh nantinya akan menjadi bahan bagi DPP SPKN dalam menentukan langkah pengawasan selanjutnya.
DPP SPKN menegaskan bahwa setiap dana hibah yang bersumber dari APBD harus diberikan kepada penerima yang memenuhi ketentuan, tepat sasaran, digunakan sesuai peruntukan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.






